DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID SMP NEGERI 216 JAKARTA

A. Pengantar

Dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPID SMP Negeri 216 Jakarta menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik karena apabila dibuka dan diberikan kepada masyarakat dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dapat mengganggu perlindungan data pribadi, keamanan, proses pemeriksaan, proses hukum, atau kepentingan lain yang dilindungi oleh hukum.

Penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan secara selektif melalui uji konsekuensi, dengan tetap memperhatikan prinsip bahwa informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka. Pengecualian hanya diberlakukan terhadap informasi atau bagian informasi yang memenuhi dasar pengecualian sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila suatu dokumen mengandung informasi yang terbuka sekaligus informasi yang dikecualikan, PPID SMP Negeri 216 Jakarta dapat memberikan dokumen tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pengaburan, penyamaran, atau penghapusan terhadap bagian informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Daftar Informasi yang Dikecualikan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Contoh Informasi/Dokumen	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu Pengecualian	Unit/Pejabat yang Menguasai
1	Data pribadi peserta didik	NIK, NISN, alamat lengkap, nomor telepon, KK, akta kelahiran dan data identitas pribadi lainnya	Melindungi privasi dan data pribadi peserta didik	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tata Usaha/Operator Sekolah
2	Data pribadi orang tua/wali peserta didik	NIK, alamat, nomor telepon, data keluarga, pekerjaan dan informasi pribadi lainnya	Melindungi data pribadi orang tua/wali	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tata Usaha/Operator
3	Data kesehatan peserta didik	Hasil pemeriksaan kesehatan, catatan kesehatan dan informasi kesehatan individual	Melindungi kerahasiaan dan privasi peserta didik	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	UKS/BK
4	Data psikologis dan konseling peserta didik	Catatan konseling, hasil asesmen psikologis dan catatan perkembangan individual	Melindungi privasi dan kepentingan peserta didik	Sesuai ketentuan yang berlaku	Guru BK
5	Data peserta didik berkebutuhan khusus/PDBK	PPI, hasil asesmen individual, catatan perkembangan dan rekomendasi layanan	Melindungi data pribadi dan informasi sensitif peserta didik	Sesuai ketentuan yang berlaku	Tim PDBK/BK
6	Data sosial dan ekonomi keluarga peserta didik	Data kondisi ekonomi keluarga, dokumen pendukung KJP/PIP/bantuan sosial	Melindungi data pribadi dan kondisi sosial ekonomi keluarga	Sesuai ketentuan yang berlaku	Tata Usaha/Operator
7	Data pribadi guru dan tenaga kependidikan	NIK, alamat rumah, nomor telepon pribadi, data keluarga dan dokumen pribadi	Melindungi data pribadi pegawai	Sesuai ketentuan yang berlaku	Tata Usaha
8	Data kepegawaian yang bersifat pribadi	Data rekening, NPWP, data keluarga dan dokumen administrasi pribadi	Melindungi data pribadi pegawai	Sesuai ketentuan yang berlaku	Tata Usaha
9	Informasi penilaian individual peserta didik yang bersifat pribadi	Hasil asesmen individual, catatan perkembangan, remedial dan dokumen evaluasi individual tertentu	Melindungi data pribadi peserta didik	Sesuai ketentuan yang berlaku	Guru/Wali Kelas
10	Identitas pelapor dalam pengaduan tertentu	Nama, alamat, nomor kontak dan dokumen pendukung pelapor yang bersifat pribadi	Melindungi identitas dan keamanan pelapor	Sesuai sifat dan ketentuan penanganan pengaduan	PPID
11	Informasi keamanan sekolah	Detail sistem keamanan, konfigurasi CCTV, titik tertentu yang berkaitan dengan keamanan dan akses terbatas	Dapat mengganggu keamanan dan keselamatan sekolah apabila dibuka	Selama informasi tersebut masih memiliki risiko keamanan	Kepala Sekolah/Tim Sarpras
12	Kredensial sistem elektronik	Username administrator, password, PIN, token, API key dan kode akses	Melindungi keamanan sistem informasi sekolah	Selama masih digunakan dan relevan	Admin Sistem/Operator
13	Informasi teknis keamanan jaringan	Konfigurasi server, jaringan internal, sistem akses dan informasi teknis tertentu	Dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan sistem	Selama masih relevan	Admin IT
14	Dokumen pemeriksaan yang masih berlangsung	Bahan pemeriksaan internal atau dokumen yang masih dalam proses pemeriksaan	Dapat mengganggu proses pemeriksaan apabila dibuka sebelum proses selesai	Sampai proses pemeriksaan selesai atau sesuai ketentuan	Kepala Sekolah/PPID
15	Dokumen yang berkaitan dengan proses hukum tertentu	Strategi, pendapat atau dokumen tertentu yang masih digunakan dalam proses hukum	Dapat mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung	Sampai proses hukum selesai atau sesuai ketentuan	Kepala Sekolah/PPID
16	Informasi yang mengandung rahasia pihak ketiga	Informasi yang diberikan kepada sekolah dengan kewajiban menjaga kerahasiaan	Melindungi kepentingan dan kerahasiaan pihak ketiga	Sesuai perjanjian dan ketentuan hukum	PPID
17	Surat atau komunikasi yang bersifat pribadi	Surat pribadi, komunikasi pribadi dan dokumen yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik	Melindungi privasi	Sesuai ketentuan yang berlaku	Unit terkait
18	Informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tertentu	Materi atau karya yang belum dipublikasikan dan memiliki perlindungan HKI	Melindungi hak kekayaan intelektual	Sesuai ketentuan HKI	Unit/Guru terkait
19	Informasi keamanan dan autentikasi sistem PPID	Password admin, token, konfigurasi database dan akses administrator	Melindungi keamanan sistem PPID	Selama masih digunakan	Admin PPID
20	Informasi lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan	Informasi tertentu yang secara tegas dinyatakan rahasia oleh peraturan perundang-undangan	Memenuhi ketentuan pengecualian berdasarkan hukum	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	PPID SMP Negeri 216 Jakarta

C. Ketentuan Pemberian Informasi

Daftar Informasi yang Dikecualikan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik. PPID SMP Negeri 216 Jakarta tetap memberikan informasi yang bersifat terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal suatu dokumen mengandung informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan, PPID dapat memberikan bagian informasi yang terbuka dengan melakukan pengaburan atau penyamaran terhadap bagian yang dikecualikan.

Permohonan informasi yang mengandung informasi yang dikecualikan akan diproses sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik dan dilakukan berdasarkan dasar hukum serta hasil uji konsekuensi.

D. Uji Konsekuensi

Sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan, PPID SMP Negeri 216 Jakarta melakukan Uji Konsekuensi untuk memastikan bahwa:

Informasi memiliki dasar pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Pembukaan informasi dapat menimbulkan konsekuensi yang dilindungi oleh hukum;
Kepentingan yang dilindungi lebih besar daripada kepentingan keterbukaan informasi;
Pengecualian hanya diterapkan terhadap bagian informasi yang memang memenuhi ketentuan pengecualian; dan
Jangka waktu pengecualian ditetapkan sesuai dengan sifat dan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Dasar Hukum

Daftar Informasi yang Dikecualikan PPID SMP Negeri 216 Jakarta disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan perlindungan peserta didik yang berlaku;
Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi, keamanan, kepegawaian, dan pelayanan publik.

F. Penutup

PPID SMP Negeri 216 Jakarta berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik secara transparan, akuntabel, proporsional, dan bertanggung jawab, dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi, keamanan sekolah, kepentingan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, serta kepentingan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Daftar Informasi yang Dikecualikan ini dapat dilakukan peninjauan dan pemutakhiran apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan, perubahan kondisi sekolah, atau berdasarkan hasil evaluasi pelayanan informasi publik.

PPID SMP NEGERI 216 JAKARTA
Jl. Salemba Raya No. 18, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
Telepon: 021-31931857
Email: smpn216jp@gmail.com